Jakarta, Lintas 7 News.
Polemik penolakan Pembayaran utang Proyek Kereta Api Cepat China ” WHOSSH” Jakarta Bandung yang mencapai 120 Triliun Rupiah oleh Menkeu RI PURBAYA YUDHI SADEWO terus menjadi topik perbincangan serius dimasyarakat khususnya dikalangan para pejabat negara maupun tokoh pakar ekonomi bangsa.
Karena dianggap terlalu memaksakan diri, sebelumnya Proyek ini telah berulangkali diingatkan bahkan di tolak oleh para pakar pengamat kebijakan ekonomi dan transportasi untuk tidak diteruskan karena terlalu beresiko terhadap utang beban negara, namun Joko Widodo selaku Presiden RI ke 7 saat itu malah ngotot untuk dilanjutkan dengan alasan sebagai Prestasi yang berdampak sosial,
” Proyek Kereta Api Cepat WHOSSH bukan mencari laba tapi untuk kepentingan Sosial” sebut Jokowi dalam sebuah keterangan Pers.
Terkait kasus tersebut, tokoh Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Transportasi Sumut IR.OTTO ISKANDAR WINATA MAP atau yang akrab disapa bang WINATA Mengungkapkan bahwa polemik ini menjadi liar dan berkembang dengan munculnya berbagai kecurigaan terhadap terjadinya dugaan Mark up dan korupsi serta kecurangan pada pelaksanaan nya.
” Patut dipertanyakan kenapa pengalihan kerjasama yang sebelumnya akan dilakukan dengan Jepang kemudian beralih ke China, tetap dilanjutkan, padahal penawaran Jepang lebih murah ketimbang China ” ujarnya bang WINATA dalam sebuah diskusi hangat bersama para Pemerhati Kebijakan (PSN) Proyek Strategis Negara antara lain Bung HETO Ketum DPP GEPAMI ( Gerakan Panca Moral Indonesia) William Soedibyo SH Ketum GABPEKNAS (GABUNGAN PELAKU EKONOMI NASIONAL,) Baratha S. Dirut PT Panca Usaha Mitra Mandiri dan Sabar Sihite Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di lokasi pusat kuliner kota Medan MEGA PARK jln kapten Muslim Medan ( Selasa 28 Oktober 2025 ) dengan topik ’97 Tahun Sumpah Pemuda dan Warisan untuk Penerus Bangsa.
Lebih jauh, Winata melihat polemik WHOSSH akan semakin berkepanjangan sebagai akibat sikap Menkeu PURBAYA yang tegas menolak menggunakan dana APBN untuk membayar hutang proyek WHOSSH tersebut.
” Seharusnya ada penelitian secara terbuka , Transparan dan independen apakah ditemukan dugaan penyelewengan dan penyimpangan pada pelaksanaan proyek Kereta Api Cepat WHOSSH terhadap terjadinya unsur korupsi dan lain-lain ” tambahnya
” Kita mendesak KPK agar segera memeriksa pihak pihak yang diduga terkait dengan pelaksanaan proyek WHOSSH tersebut mulai dari proses awal hingga munculnya polemik ini sekaligus bisa menjelaskannya secara transparan ke publik ” pungkas Winata ( ss)
