Medan.lintas7
Dinamika Politik Tanah Air yang semakin memanas pasca Pelaksanaan PILKADA SERENTAK Rabu 27 November 2024 lalu berimbas menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi rakyat INDONESIA, akibat adanya tuduhan secara terbuka yang disampaikan ELITE PENGURUS DPP PDI-P melalui Konferensi Pers terhadap adanya Peran PARCOK ( PARTAI COKLAT = POLISI ) dan PJ. GUBERNUR – WALIKOTA DAN BUPATI untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu di Pilkada Serentak kemarin.
Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik SABAR SIHITE IR, di Medan mengatakan dampak tuduhan itu,saat ini terjadi PRO – KONTRA dimasyarakat yang sangat berpotensi menjadi sumber perpecahan antara kelompok yang PRO dan KONTRA atau yang RAGU dengan kebenaran tudingan tersebut.
” Masyarakat jadi bertanya tanya, sekaligus bingung, benarkah Aparat Kepolisian yang disebut PARTAI COKLAT dan PJ.GUBERNUR. WALIKOTA DAN BUPATI telah berperan bertindak tidak jujur , curang dan tidak Netral ?!.
Kalau tudingan itu benar, lalu untuk apa dilakukan PEMILIHAN KEPALA DAERAH yang menghabiskan DANA cukup Besar , lalu apa sikap KPU DAN BAWASLU RI sebagai penyelenggara Pemilu yang resmi? ” ujar SABAR SIHITE yang juga KETUM FACEBOOKERS SUMUT kepada awak media dengan nada bertanya.
Menurutnya, Tudingan seperti itu dinilai cukup serius dan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi Bangsa dan Negara di Indonesia jika benar benar telah terjadi.
” Ini menyangkut wibawa dan Marwah institusi KEPOLISIAN sebagai Aparat Penegak Hukum dan PEMERINTAH ( cq.MENDAGRI ) termasuk lembaga penyelenggara PEMILU yakni KPU DAN BAWASLU RI yang selama ini menjadi tonggak menjaga kekuatan rakyat dalam berdemokrasi ” tambahnya .
Sebagai mana yang dihebohkan Dalam siaran Konferensi Pers oleh DPP PDI-P dan telah viral di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara kemarin, secara terang terangan PDI-P menyebutkan tuduhan bahwa KEPOLISIAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI telah berlaku curang dan tidak Netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
” Kita mendesak agar KEPOLISIAN dan PEMERINTAH RI di era kepemimpinan PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO yang baru dilantik 20 Oktober 2024 lalu, untuk segera mengklarifikasi tudingan tersebut, demi menjaga ketertiban, amanah dan kepercayaan masyarakat Indonesia maupun Dunia Internasional ” ungkapnya.
Seperti diketahui hasil QUICK COUNT PILKADA sementara yang diumumkan oleh berbagai lembaga survei telah menghasilkan kemenangan dan kekalahan bagi Pasangan Calon tertentu , terutama yang menjadi sorotan adalah hasil QUICK COUNT di Pilkada Pulau Jawa terutama di Jawa Tengah dan Sumatera Utara..
” Bukan hanya menimbulkan keraguan atas hasil Pilkada kemarin , namun hal ini juga bisa membenturkan antar kelompok yang berbeda pendapat di kalangan masyarakat ” sebutnya.
” Tak ada kata lain, harusnya hal ini segera ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh pihak yang dituduhkan tidak netral, agar tidak meluas menjadi semacam konsumsi publik dan mimpi buruk bagi DEMOKRASI ” sambung SABAR SIHITE
” Indonesia Negara hukum dan semuanya sama Dimata hukum sehingga segala tuduhan harus bisa dibuktikan sesuai data dan fakta ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi semata.” Pungkasnya menjelaskan (js)
