Jakarta lintas7.
Ketum DPP GPMI, Bung HETO, mendesak seluruh Gubernur Bupati dan Walikota terpilih 2024, harus lakukan REVOLUSI MORAL dijajaran lingkungan Pemerintahannya masing-masing.
” Apa yang terjadi saat ini, banyaknya kasus pelanggaran Hukum oleh para Pejabat Negara, adalah akibat minimnya kesadaran tanggung jawab MORAL terhadap jabatannya ‘” demikian diungkapkan Bung HETO (Selasa/ 18 feb 2025. ) dijakarta.menyikapi rencana pelaksanaan Pelantikan GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA TERPILIH se Indonesia yang dijadwalkan pada Kamis/ 20 feb 2025 di Istana Negara Jakarta.
Menurutnya, Indonesia bersyukur telah sukses menyelesaikan PILKADA SERENTAK tahun 2024 lalu dan menghasilkan para Kepala Daerah yang merupakan Sejarah Pertama terhadap Pemilihan langsung Kepala Daerah.
” Ini prestasi bangsa Indonesia, dan karenanya jangan sampai para Pejabat Kepala Daerah Terpilih, melakukan tindakan yang tidak terpuji dan bermoral yakni Penyalahgunaan wewenang jabatan” sebutnya.
Jelang Pelantikan GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA TERPILIH 2024- 2029 , sebanyak 481 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia akan dilantik oleh Presiden RI PRABOWO SUBIANTO di Istana Negara.
” Saat menjadi Kepala Daerah artinya adalah Pemimpin bagi semua golongan masyarakat di daerah tersebut, jadi jangan lagi bicara soal kepentingan kelompok atau kepentingan Partai Tertentu tapi kepentingan masyarakat ” tegasnya
Penyalahgunaan wewenang jabatan berdampak sangat buruk bagi kesejahteraan masyarakat, seperti kasus Narkoba Korupsi, Nepotisme dan lainnya adalah akibat minimnya Moral para Pemimpin baik di tingkat Nasional sampai ke Daerah dalam menjalankan tugasnya.
” Ingat, Jabatan itu Amanah, dan harus tetap dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat ” pungkas HETO sembari mengucapkan selamat kepada para pasangan Gubernur, Bupati.dan Walikota terpilih .(ss)
